KOTABUMI – Harga pangan bergerak, daya beli masyarakat dipertaruhkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tak ingin sekadar menjadi penonton. Kendali inflasi diperketat, pasokan dipantau, dan koordinasi pusat-daerah terus digeber untuk memastikan gejolak harga tidak menghantam masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Pemkab Lampung Utara melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, (21/9/2026).
Rakor yang digelar secara virtual tersebut diikuti dari Ruang Rapat Bupati Lampung Utara dan dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Utara, Drs. Kadarsyah.
Sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut mengikuti agenda tersebut.
Namun, persoalan yang dibahas bukan sekadar angka inflasi di atas kertas. Di balik pergerakan harga, ada kepentingan masyarakat yang harus dijaga. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, tekanan langsung dirasakan rumah tangga. Karena itu, pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan strategis menjadi bagian penting dari langkah Pemkab Lampung Utara untuk mengantisipasi gejolak sejak dini.
Selain pengendalian inflasi, Rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan program prioritas nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah.
Pemkab Lampung Utara menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, pemetaan kondisi lapangan, pengawasan pasokan, serta langkah antisipatif yang cepat ketika muncul indikasi tekanan harga.
Kuncinya bukan sekadar rapat, tetapi tindak lanjut. Bukan hanya mencatat pergerakan harga, tetapi memastikan masyarakat tidak menjadi korban ketika harga bergerak naik.
Melalui koordinasi rutin bersama pemerintah pusat, Pemkab Lampung Utara berupaya memperkuat kemampuan daerah dalam membaca potensi gejolak ekonomi sekaligus memastikan kebijakan nasional dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Dengan begitu, stabilitas harga bukan berhenti sebagai target di ruang rapat, tetapi harus terasa nyata di pasar dan di tengah kehidupan masyarakat Lampung Utara.(Mas’ud)
