LAMPUNG UTARA,-Seleksi terbuka (Selter) untuk mengisi 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menguras anggaran hingga Rp174 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tahapan seleksi yang berlangsung sejak 11 hingga 25 September 2026. Namun hingga sehari sebelum pendaftaran ditutup, jumlah peserta yang telah menyerahkan dokumen baru tercatat 12 orang.
Kondisi ini membuat pelaksanaan Selter 11 JPT tersebut layak menjadi perhatian publik, terutama menyangkut besaran anggaran yang disiapkan dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti proses seleksi.
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Lampung Utara, Wian Aditya, mengatakan hingga Kamis (24/9/2026), sebanyak 12 peserta telah menyampaikan dokumen pendaftaran, baik secara fisik maupun melalui mekanisme ASN Karier.
“Dari 11 jabatan yang dibuka, sampai saat ini sudah ada 12 peserta yang menyampaikan dokumen. Masih ada waktu bagi peserta yang ingin mengikuti seleksi terbuka hingga Jumat pukul 16.00 WIB,” ujar Wian, Jumat (25/9/2026).
Dengan demikian, ruang pendaftaran masih terbuka hingga batas akhir yang telah ditentukan. Setelah itu, proses akan memasuki tahapan berikutnya.
Wian menjelaskan, pada Sabtu (26/9/2026) dijadwalkan pengumuman hasil pemeriksaan administrasi dan rekam jejak peserta sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Menariknya, selain anggaran Selter sebesar Rp174 juta, Pemkab Lampung Utara juga mengalokasikan anggaran untuk uji kompetensi (umkom) sebesar Rp126 juta.
Artinya, jika kedua anggaran tersebut dihitung secara keseluruhan, biaya yang disiapkan untuk rangkaian proses pengisian jabatan tersebut mencapai sekitar Rp300 juta.
Menurut Wian, anggaran Selter Rp174 juta antara lain digunakan untuk akomodasi asesor, panitia seleksi (pansel), sekretariat, serta honor penguji. Pelaksanaan kegiatan disebut berlangsung di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung.
“Untuk total anggaran Selter Rp174 juta, rinciannya antara lain akomodasi asesor, akomodasi pansel, akomodasi sekretariat serta honor-honor penguji. Kemudian untuk anggaran umkom Rp126 juta,” jelasnya.
Besarnya anggaran tentu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang daerah. Terlebih, Selter bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penting untuk menentukan pejabat yang nantinya menduduki posisi strategis dalam birokrasi Lampung Utara.
Wian menambahkan, apabila ke depan terdapat pejabat yang memasuki masa pensiun dan kembali muncul kebutuhan pengisian jabatan, teknis pelaksanaannya akan disampaikan kepada pimpinan.
“Apakah sama seperti tahun ini atau berbeda, nanti akan disampaikan oleh pimpinan, yakni Bupati Lampung Utara,” katanya.
Kini publik tinggal menunggu bagaimana proses Selter 11 JPT tersebut berjalan hingga menghasilkan pejabat definitif.
Yang menjadi sorotan bukan hanya siapa yang nantinya menduduki 11 kursi strategis tersebut, tetapi juga bagaimana seluruh prosesnya berlangsung secara terbuka, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab ketika uang rakyat digelontorkan hingga ratusan juta rupiah untuk sebuah proses seleksi jabatan, maka publik berhak mendapatkan proses yang transparan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. (A.saripudin)
